CARAPANDANG.COM - Langkah pemerintah yang membuka akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma menuai kritik dari berbagai kalangan. Kali ini kritik disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.
Fadli mengatakan Kimia Farma merupakan bagian dari holding Badan Usaha Milik Negera (BUMN) farmasi Indonesia. Maka itu, dia mengingatkan BUMN merupakan bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat, bukan untuk mencari untung dari rakyat.
Dengan alasan tersebut Fadli meminta agar pemerintah membatalkan langkah membuka akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.
"Vaksin Gotong Royong [berbayar] harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat terus dijual lagi ke rakyat," tulisnya lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Senin (12/07).
Politisi Partai Gerindra juga berharap, jenis vaksin yang diperjualbelikan lewat Kimia Farma itu nantinya bukan barang hibah dari negara lain. "Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut vaksinasi Gotong Royong harus diperluas agar perusahaan-perusahaan kecil dapat juga memberikan vaksinasi kepada para pegawainya.
Menkes mengatakan lewat vaksinasi Gotong Royong berbayar sampai lingkup individu ini dapat memperluas cakupan pemberian vaksin corona di Indonesia. "Kenapa diperluas melalui individu? karena banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya Kadin," ujarnya dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/07).
Fadli mengatakan Kimia Farma merupakan bagian dari holding Badan Usaha Milik Negera (BUMN) farmasi Indonesia. Maka itu, dia mengingatkan BUMN merupakan bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat, bukan untuk mencari untung dari rakyat.
Dengan alasan tersebut Fadli meminta agar pemerintah membatalkan langkah membuka akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.
"Vaksin Gotong Royong [berbayar] harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat terus dijual lagi ke rakyat," tulisnya lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Senin (12/07).
Politisi Partai Gerindra juga berharap, jenis vaksin yang diperjualbelikan lewat Kimia Farma itu nantinya bukan barang hibah dari negara lain. "Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut vaksinasi Gotong Royong harus diperluas agar perusahaan-perusahaan kecil dapat juga memberikan vaksinasi kepada para pegawainya.
Menkes mengatakan lewat vaksinasi Gotong Royong berbayar sampai lingkup individu ini dapat memperluas cakupan pemberian vaksin corona di Indonesia. "Kenapa diperluas melalui individu? karena banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya Kadin," ujarnya dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/07).
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "iPad Terbaru Siap Diluncurkan Apple 7 Mei 2024")
.jpg "Pemain IBL Paling Banyak Tampil Di All-Star 2024")
.jpg "Indiana Pacers Curi Kemenangan di Kandang Milwaukee Bucks")
.jpg "Selebgram Chandrika Chika Ditangkap Kasus Narkotika")
.jpg "Ketum PSSI: Nathan Tjoe-A-On Diizinkan Klub Perkuat Timnas U-23 Kembali")
.jpg "Prawira Redam Hongkong Eastern di Jakarta Lanjutan BCL")