CARAPANDANG – Revisi Undang-undang TNI menjadi polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut menjadi celah politisasi untuk mendongkel pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf sistem pemerintahan di Indonesia tidak boleh dibajak oleh hegemoni satu kelompok tertentu. Kritikus politik ini menilai amanat reformasi justru dikhiananti oleh dominasi sipil. Dia menjelaskan misalnya saat pemerintahan di pegang oleh kelompok sipil yakni pada masa Presiden Megawati aset stretegis negara diobral ke pihak asing.
“Klaim legitimasi sipil lebih unggul dari militer, faktanya 27 tahun reformasi dikhianati oleh dominasi sipil. Di era kekuasaan Megawati, sejumlah aset strategis negara diobral ke asing. Konglomerat hitam diberi pengampunan, skandal BLBI ratusan triliun hingga lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia,” katanya dikutip dalam akun media X pribadinya, Senin, 17 Maret 2025.
