Memo tersebut menyoroti berbagai masalah sistemik yang dihadapi PBB, seperti tumpang tindih mandat dan duplikasi tugas. Selain itu, struktur birokrasi yang membengkak dan meningkatnya biaya operasional juga menjadi perhatian utama.

Reformasi ini dinilai penting agar PBB dapat menjalankan fungsinya secara lebih efisien dan hemat biaya di tengah tekanan anggaran. Situasi ini terjadi di tengah pemotongan besar-besaran bantuan luar negeri oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Sejak awal masa jabatan Trump, miliaran dolar bantuan luar negeri juga telah dipotong, memperparah krisis keuangan lembaga-lembaga PBB. Kantor urusan kemanusiaan PBB kini menghadapi kekurangan dana dan terpaksa memangkas 20 persen stafnya.

PBB juga mempertimbangkan langkah efisiensi lainnya seperti merelokasi staf dari kota-kota mahal seperti New York dan Jenewa ke wilayah yang lebih terjangkau. Memo kedua meminta daftar pekerjaan yang bisa dipindahkan ke lokasi lain paling lambat 16 Mei mendatang.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi menyeluruh dan dianggap sebagai yang paling radikal dalam beberapa dekade terakhir. Meski demikian, staf yang secara langsung mendukung Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB tetap akan dipertahankan di New York.