“Salah satu langkah konkret kita memotong rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan, makanya Sekolah Rakyat ini harus kita dorong bersama-sama agar berjalan cepat dan efektif,” katanya. Ia juga menyebut pembangunan Sekolah Rakyat permanen akan dimulai tahun ini, ditargetkan tiap kabupaten/kota nantinya memiliki minimal satu sekolah.
Gagasan Presiden Prabowo memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas melalui Sekolah Rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan, sejatinya berbasis data. Kepala BPS Amalia menjelaskan, berdasarkan data di DTSEN per 25 Juni 2025, terdapat sekitar 422 ribu anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem (desil 1) yang tidak sekolah atau putus sekolah.
“Total anak usia 7-18 tahun di Indonesia yang belum sekolah atau tidak sekolah lagi sekitar 4,1 juta orang, atau sekitar 7%. Ini jadi basis penting mengapa Sekolah Rakyat sangat tepat sasaran,” ungkapnya.
Amalia juga menekankan bahwa semakin tinggi pendidikan kepala keluarga, maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rumah tangga. “Mayoritas kepala keluarga miskin ekstrem hanya tamat SD atau bahkan tidak lulus SD. Jadi intervensi pendidikan seperti ini adalah jalan paling masuk akal memutus siklus kemiskinan,” jelasnya.
