Direktur Guru Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto, menekankan pentingnya setiap sekolah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) kedaruratan yang sesuai dengan karakter risiko lokal. Lebih dari sekadar dokumen, SOP harus disimulasikan secara berkala agar seluruh warga sekolah benar-benar siap menghadapi situasi darurat.
“Ini bukan sekadar pelatihan teknis, tapi bentuk kasih sayang kita terhadap anak-anak. Sekolah harus menjadi tempat yang aman secara fisik dan psikologis,” ujar Rachmadi.
SPAB juga mencakup perlindungan dari kekerasan dan perundungan di sekolah. Dalam webinar, isu ini menjadi sorotan penting. Erlina Hidayati Sumardi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DIY, mengingatkan pentingnya pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah.
“Perlindungan anak harus dibangun secara sistematis. Tidak cukup menunggu laporan, tapi harus ada sistem pelaporan yang ramah anak dan mudah diakses,” tegasnya.
SPAB tidak bisa berjalan tanpa sinergi. Dalam sesi yang sama, Muhammad Juarsa dari Plan Indonesia menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga—dari BPBD, dinas pendidikan, hingga masyarakat sipil—adalah kunci untuk memperluas dampak dan jangkauan program ini.
