SUMBAR, CARAPANDANG - Pelantikan tenaga non ASN sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dinyatakan tidak sah/cacat hukum oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Walikota terbitkan Surat Edaran (SE) untuk kepastian pendapatan para calon PPPK.

Pembatalan pelantikan itu disebabkan, penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga PPPK tersebut dinilai BKN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlu disesuaikan kembali. Hal itu disampaikan BKN kepada Pemerintah Kota Pariaman melalui Surat Kepala Kantor Regional XII BKN dengan Nomor: 77/B-KP.03.04/SD/KR.XII/2025 tertanggal 26 Februari 2025.

Menyikapi dinamika tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman, Irmadawani menyebut pihaknya akan segera melakukan penyesuaian. Ia juga memastikan, dinamika ini tidak akan mempengaruhi status kelulusan dari para calon PPPK.

"Terkait dengan adanya kesalahan dalam penerbitan SK pengangkatan, akan segera kita revisi sesuai arahan BKN. Terkait status kelulusan, itu tidak ada perubahan,"ujarnya di Pariaman, Selasa (18/3/2025).

Sedangkan untuk kepastian besaran pendapatan yang berhak mereka terima pasca adanya surat pemberitahuan BKN. Ia menyebut, Walikota Pariaman sudah melakukan langkah cepat dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800/413 BKPSDM-2025 tentang mekanisme Pembayaran Gaji Non ASN, sejak 12 Maret 2025 lalu.