SHARE

istimewa

CARAPANDANG.COM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendata dan verifikasi UMKM calon penerima kredit usaha rakyat (KUR), agar penyaluran KUR tepat sasaran dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah COVID-19.

"Pendataan UMKM ini untuk meminimalisir potensi pengajuan calon debitur KUR ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan perbankan," kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan saat ini penyaluran KUR di Babel belum maksimal, karena banyak ditemukan kendala dalam penyaluran bantuan stimulus program KUR tersebut di lapangan, tetapi jangan sampai membuat kita terlena tidak melakukan apa-apa.

Misalnya, permasalahan pendataan yang selama ini belum sinkron sehingga saat pihak bank melakukan verifikasi, data yang disampaikan oleh calon debitur KUR tidak sesuai.

"Saya minta kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK agar melakukan pendataan secara akurat untuk meminimalisir potensi pengajuan calon debitur KUR ditolak, karena berdasarkan informasi perbankan, data yang disampaikan kerap kali tidak sesuai. Misalnya, pihak perbankan kesulitan menghubungi calon debitur dan beberapa UMKM belum melengkapi persyaratannya," ujarnya.

Oleh karena itu, dinas terkait dapat berkolaborasi dengan TKSK, jangan sampai pelaku UMKM di Babel menjadi sasaran empuk rentenir dan koperasi liar yang banyak memanfaatkan kondisi ekonomi yang sulit saat ini.

"Di sini perlu peran aktif TKSK, untuk langsung turun langsung mendata kebutuhan pelaku UMKM di Babel. Mulai lah mendata pola usaha UMKM daerah ini," katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Babel, Elviyena mengatakan bahwa dana KUR yang dialokasikan pusat tahun ini senilai Rp190 triliun.

"Untuk Bangka Belitung sendiri, dana KUR yang sudah diserap mencapai sekitar Rp401 miliar dan nilai ini harus kita tingkatkan lagi," ujarnya. 

Tags
SHARE