Dukungan
Pemerintah dalam berbagai kesempatan berkali-kali menyampaikan dukungan dan memastikan agar Pemilihan Umum 2024 bisa berjalan lancar serta sesuai dengan namanya yakni pesta demokrasi.
Terbaru, pada 17 September 2022, Pemerintah melalui Kemendagri kembali menegaskan dukungannya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mendorong pemerintah daerah agar mendukung penuh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Pemilu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu itu ada banyak aktor yang terlibat, dan banyak aktivitas yang di luar kewenangannya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Contohnya, ada KPU atau Bawaslu daerah yang tidak punya kantor hingga ke tingkat kecamatan.
Hal yang di luar kewenangan penyelenggara pemilu itu tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota.Â
Oleh karena itu, pemda perlu menyusun alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan sesuai harapan. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah harus aktif mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam menjaga harmonisasi di masyarakat.
Potensi konflik menjelang sejumlah tahapan krusial seperti pendaftaran calon, masa kampanye, dan pemungutan suara perlu diwaspadai. Pemerintah daerah penting untuk terus menjalin komunikasi dengan Forkopimda (Forum koordinasi pimpinan daerah) agar situasi daerah terjaga tetap kondusif.
KPU Â menyebutkan ada beberapa poin sebagai acuan suksesnya penyelenggaraan pemilu, salah satunya yakni soal partisipasi semua elemen, tidak hanya partisipasi pemilih saja.
Partisipasi menjadi kuncinya. Apalagi KPU RI ingin mewujudkan pemilu yang partisipatif. Oleh karena itu, KPU mengajak semua pihak dengan penuh kesadaran menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.Â
Halaman :
Pemerintah dalam berbagai kesempatan berkali-kali menyampaikan dukungan dan memastikan agar Pemilihan Umum 2024 bisa berjalan lancar serta sesuai dengan namanya yakni pesta demokrasi.
Terbaru, pada 17 September 2022, Pemerintah melalui Kemendagri kembali menegaskan dukungannya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mendorong pemerintah daerah agar mendukung penuh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Pemilu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu itu ada banyak aktor yang terlibat, dan banyak aktivitas yang di luar kewenangannya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Contohnya, ada KPU atau Bawaslu daerah yang tidak punya kantor hingga ke tingkat kecamatan.
Hal yang di luar kewenangan penyelenggara pemilu itu tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota.Â
Oleh karena itu, pemda perlu menyusun alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan sesuai harapan. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah harus aktif mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam menjaga harmonisasi di masyarakat.
Potensi konflik menjelang sejumlah tahapan krusial seperti pendaftaran calon, masa kampanye, dan pemungutan suara perlu diwaspadai. Pemerintah daerah penting untuk terus menjalin komunikasi dengan Forkopimda (Forum koordinasi pimpinan daerah) agar situasi daerah terjaga tetap kondusif.
KPU Â menyebutkan ada beberapa poin sebagai acuan suksesnya penyelenggaraan pemilu, salah satunya yakni soal partisipasi semua elemen, tidak hanya partisipasi pemilih saja.
Partisipasi menjadi kuncinya. Apalagi KPU RI ingin mewujudkan pemilu yang partisipatif. Oleh karena itu, KPU mengajak semua pihak dengan penuh kesadaran menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.Â
.jpg "Buah Kegigihan Ngatini Merajut Nilon Hinga Bantuan PENA")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
