Dia mengatakan bagi kepala daerah yang tidak bisa menghadiri kegiatan retret ini agar mengirim perwakilannya. “Harus ada yang menggantikan kepala daerah yang tidak hadir. Bagi yang diizinkan tidak hadir penting mengirimkan wakilnya untuk hadir. Untuk yang tidak ada kabar kami masih menunggu apakah datangnya terlambat atau ada hal lain,” ungkapnya.

Mantan Wali Kota Bogor ini mengatakan bahwa kegiatan ini adalah acara penting yang harus dilakukan kepala daerah. Tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, retret ini juga untuk menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah.
   
“Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya acara ini. Kami baru menerima data secara mentah, bisa saja yang tidak ada kabar ini dari latar belakang manapun. Panitia akan terus menghubungi yang 49 ini. Malam ini kami putuskan mana yang bisa mengirimkan wakil, mana yang tidak bisa hadir,” pungkasnya.

Diduga 49 kepala daerah yang tanpa kabar itu merupakan kader PDIP. Pasalnya, pelaksanaan retret ini sempat diwarnai aksi penundaan keberangkatan kepala daerah yang berasal dari PDIP.  Hal itu sesuai instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025. 

Surat itu ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, Megawati meminta agar perjalanan menuju retret tersebut ditunda.